Pengamat Ekonomi: Percepatan Realisasi APBD Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pengamat Ekonomi STIESA Dr Gugyh Susandy SE MSI CBM menjelaskan betapa pentingnya mendorong percepatan realisasi APBD untuk pertumbuhan ekonomi daerah.(Muhammad Faishal/Pasundan Ekspres)
SUBANG-Pengamat Ekonomi STIESA Dr Gugyh Susandy SE MSI CBM menjelaskan betapa pentingnya mendorong percepatan realisasi APBD untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat.
Ia mengatakan, peningkatan pendapatan nasional dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif.
"Ketika pendapatan nasional meningkat, itu berarti bahwa produksi barang dan jasa di dalam negeri juga meningkat," ucapnya.
BACA JUGA: SDN Sompi di Subang Sukses Gelar PSAT Tahun Ajaran 2024–2025
Selain itu, pendapatan nasional juga sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara.
"Peningkatan pendapatan nasional yang stabil dapat menunjukkan bahwa ekonomi suatu negara sedang tumbuh," ucapnya.
Gugyh bilang, dalam analisis ekonomi, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi seringkali digunakan bersama-sama untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara dan membuat kebijakan ekonomi yang tepat.
Dalam konteks ekonomi daerah, pengeluaran pemerintah yang dimaksud adalah realisasi belanja APBD. Hal tersebut memiliki peran nyata dalam meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Program Cek Kesehatan Gratis Sasar Semua Usia di SUbang, Puskesmas Pagaden Pastikan Layanan Berjalan
"Belanja APBD Subang sebesar Rp3 triliun, dan PDRB tahun 2023 berdasarkan harga konstan sebesar Rp31 triliun, maka kontribusi belanja APBD terhadap PDRB sebesar 10 persen. Meskipun angka tersebut tidak besar namun acapkali realisasi belanja APBD ini menjadi triger atau pemicu awal kegiatan ekonomi rumah tangga dan sektor lainnya sehingga perannya menjadi besar bagi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Subang," ucapnya.
Dia menyebut, realisasi belanja APBD dapat didorong apabila aliran pendapatan berlangsung lancar sesuai target baik pendapatan transfer pusat dan pendapatan asli daerah.
Disamping itu, proses penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus dilakukan dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel sejak perencanaan sampai kepada tahapan pengadaan barang jasa serta pencairan belanja.
"Jika dapat fokus kepada dua hal ini, maka cukup untuk mendongkrak efektivitas realisasi APBD," ucapnya.(fsh/ysp)
