Sikap Pejabat Pengawas Menjawab Tantangan Di Era Digital
Sub kelompok I Peserta Diklat PKP Angkatan 2 PUSJAR SK TASNAS LAN RI.
b. Kesenjangan Regulasi, hal ini terjadi jika perkembangan teknologi lebih cepat daripada pembentukan regulasi, sehingga menciptakan hal yang kurang jelas dalam pengambilan keputusan pejabat pengawas.
5. Kolaborasi dan Jaringan:
a. Kerja Sama Antar Lembaga, pejabat pengawas tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi antar lembaga pengawas (Inspektorat, BPKP, BPK), serta kerja sama dengan penegak hukum dan ahli IT untuk menghadapi kompleksitas pengawasan digital agar kebijakan yang disusun sudah berdasarkan hasil kolaborasi para pemangku kepentingan;
b. Pengembangan Komunitas, membangun komunitas praktisi atau sharing session pengalaman antar pejabat pengawas dapat membantu mereka terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri.
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
a. Pelatihan Berkelanjutan, diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi digital yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan spesifik bagi kebermanfaatan organisasi.
b. Sistem Pendukung, memastikan adanya sistem pendukung pasca-pelatihan untuk implementasi pengetahuan baru dan evaluasi hasil yang dicapai.
c. Motivasi dan Jenjang Karier, peningkatan motivasi ASN dan kejelasan jenjang karier yang terkait dengan pengembangan kompetensi digital dapat mendorong pejabat pengawas untuk terus meningkatkan diri.
Kesimpulan:
Pemerintah dan seluruh unsur dalam organisasinya perlu secara proaktif dan responsive untuk dapat meningkatkan kompetensi digital terutama bagi pejabat pengawas, kemudian merevisi regulasi yang mendorong kolaborasi antar setiap lembaga dan senantiasa membangun budaya adaptif yang mendorong inovasi bagi kebermanfaatan organisasi.(*)
Artikel ini disusun oleh Sub kelompok I Peserta Diklat PKP Angkatan 2 PUSJAR SK TASNAS LAN RI:
1. Iman Mutaqien Nopiana
2. Aan Andrian Saputra
3. Asep Mulyana
4. Danu Manggara Utama
