Jokowi Tak Hadir di Sidang Mahkamah Rakyat, Pemerintah Dituduh Abaikan Kritik

Sidang luar biasa Mahkamah Rakyat ini menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, buruh, petani, akademisi, dan aktivis. Mereka berkumpul untuk menyaksikan jalannya persidangan dan mendukung tuntutan yang diajukan terhadap pemerintahan Jokowi. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari perampasan ruang hidup, persekusi, korupsi, militerisme dan militerisasi, komersialisasi pendidikan, kejahatan kemanusiaan, sistem kerja yang memiskinkan, hingga pembajakan legislasi.

Proses persidangan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB, dengan panitera Dicky Rafiki membacakan agenda sidang yang meliputi pemeriksaan kedudukan hukum para penggugat, pembacaan gugatan, pembacaan keterangan dari daerah-daerah, dan pemeriksaan gugatan oleh majelis. 

“Perkenankan kami untuk menjelaskan agenda sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa pada hari ini,” kata Dicky di hadapan para hadirin. Agenda tersebut diikuti oleh pemeriksaan saksi atau ahli, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan, petitum, dan amar putusan.

Juru Bicara Mahkamah Rakyat Luar Biasa, Edy Kurniawan, menyatakan bahwa panitia telah melayangkan panggilan kepada Jokowi untuk hadir dalam pengadilan rakyat tersebut. "Surat pemanggilan itu telah disampaikan secara langsung ke Kantor Sekretariat Negara dan secara daring ke media sosial milik pemerintah," jelas Edy. Namun, Presiden Jokowi tidak hadir dalam sidang ini, dan tidak ada perwakilan dari pemerintah yang datang.

Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis seperti Nur Khasanah, Sasmito, Romo Kristo, Anita Wahid, Asfinawati, Nurhayati, Ambrosius S. Klagilit, Lini Zurlia, dan Nining Elitos. Meski tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sidang ini memiliki nilai simbolis yang kuat dalam demokrasi, menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Forum seperti Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini menjadi platform bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan kritik dan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan saat ini. Dengan absennya Presiden Jokowi dan perwakilan pemerintah, sidang ini semakin menyoroti jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Di tengah situasi politik yang kompleks, forum seperti ini memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dan memastikan bahwa suara rakyat didengar.