Atasi Persoalan Orang Terlantar di Lembur Pakuan, KDM dan Reynaldi Buka Suara

Menanggapi keluhan Dinas Sosial soal terbatasnya anggaran untuk pemulangan orang terlantar, Reynaldy menyebutkan bahwa tidak ada pagu anggaran khusus untuk itu. Namun, ia tidak akan lepas tangan dan akan menggaet perusahaan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan itu. 

"Kalau kita berbicara pagu anggaran sebenarnya tidak ada pagu anggaran untuk pengembalian orang terlantar, tapi ini bagaimana caranya ke depannya pemerintah itu bukan terfokus pada APBD saja. Bisa juga dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada agar dapat turut membantu untuk mengembalikan orang terlantar ini," ucapnya.

Sebelumnya, Kasi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan, Perdagangan Orang dan Orang Terlantar Dinas Sosial Subang, Sri Mulyani mengungkapkan fenomena viralnya Lembur Pakuan tersebut ternyata juga membuat jumlah orang terlantar dari luar Subang terus menerus bertambah. 

"Bulan Juni saja kita sudah menerima 64 orang dari Lembur Pakuan. Banyak mereka berasal dari luar provinsi bahkan luar pulau Jawa," ucapnya. 

Sri mengatakan sejauh ini pendatang terlantar dari sejumlah daerah mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Padang, Medan, Makassar, Manado, Lampung, Bandung, Bogor, Sukabumi dan daerah lainnya telah diterima oleh Dinas Sosial Subang. 

"Kita bahkan pernah menerima laporan sampai 5 orang terlantar per hari," ucapnya. 

Sri bilang berdasarkan hasil bincang-bincang bersama orang terlantar tersebut, mereka yang rela jauh-jauh tanpa persiapan ke Lembur Pakuan itu berharap dapat  menerima uluran tangan dari Mantan Bupati Purwakarta itu. 

Sebab, KDM acap kali memperlihatkan kedermawanannya dalam konten yang sering dibagikan di berbagai media sosialnya. 

"Rata-rata orang terlantar yang datang ke Lembur Pakuan itu adalah orang-orang yang ada dalam kesulitan ekonomi. Jadi mereka datang ke sana dengan harapan mendapatkan bantuan seperti pekerjaan, modal usaha, bahkan uang untuk melunasi hutang," ucapnya. 

Berdasarkan pantauan Pasundan Ekspres nampak kebanyakan orang terlantar dari Lembur Pakuan adalah orang-orang lanjut usia. Ditemukan juga seorang ibu yang membawa seorang bayi dikarenakan ditinggal suaminya. 

Hal inilah yang membuat kinerja Dinas Sosial menjadi terforsir belakangan ini, bahkan hingga mengorbankan waktu libur. 

"Dari Senin sampai Minggu kita tidak pernah libur sementara ini, karena banyak orang terlantar yang dikirim dari Lembur Pakuan baik oleh tim Pak KDM mau pun dari pihak kepolisian," ucapnya. 

Tidak sampai di sana, masalah itu diperburuk dengan keterbatasan anggaran untuk dapat memulangkan orang-orang yang terlantar tersebut. 

"Anggaran APBD kita yang terbatas juga jadi kendala, karena dari Pemda sendiri tahun 2025 dikasih untuk pelayanan orang terlantar sebanyak 258 orang, sementara sampai dengan bulan Juni anggaran kita sudah habis untuk pemulangan orang terlantar," ucapnya. 

Dirinya menambahkan, ketika orang terlantar itu berada di Kabupaten Subang, maka yang harus memulangkannya adalah Dinas Sosial Kabupaten Subang dengan pola pemulangan estafet yang sudah ada dalam SOP pemulangan orang terlantar. 

Akan tetapi, Sri mengungkapkan cara pemulangan dengan metode estafet itu justru tidak diperkenankan oleh pihak KDM, sehingga membuat pihak Dinas Sosial menjadi tambah kesulitan. 

"Namun yang menjadi kendala bagi kita adalah dari Lembur Pakuan itu baik oleh pihak Pak KDM baik dari Sekpri maupun ajudannya meminta orang terlantar tersebut itu harus sampai ke kampung halamannya dari Subang dan tidak boleh diestafetkan, jujur ini berat," ucapnya. 

Dia mengungkapkan biaya untuk orang terlantar itu tidak banyak, yakni Rp 150 ribu per orang, sedangkan untuk biaya tiket pemulangan terutama yang berasal dari luar pulau tentu nominal tersebut tidak cukup.