Tak Pernah Ada Solusi, Sistem Drainase Jalan Provinsi di Pamanukan Subang Buruk

SUBANG-Warga di sepanjang Jalan Ion Marta Sasmita, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang kembali mengeluhkan persoalan klasik yang belum juga tertangani hingga kini. Jalan yang melewati pasar Pamanukan tersebut merupakan jalan provinsi.

Genangan air yang kerap muncul usai hujan akibat buruknya sistem drainase dan minimnya serapan air di kawasan tersebut tak kunjung menemukan titik solusi.

Setiap musim penghujan tiba, jalan utama yang menghubungkan jalur Pantura itu berubah menjadi kolam genangan air, membuat akses jalan licin, rawan kecelakaan, dan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. 

Warga menilai, pemerintah setempat terkesan lamban dan tidak menunjukkan upaya nyata untuk menyelesaikan persoalan ini.

BACA JUGA: Atasi Persoalan Orang Terlantar di Lembur Pakuan, KDM dan Reynaldi Buka Suara

Asep Hidayat, warga Pantura, menyoroti kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik.

“Drainase jelek, air tidak bisa ngalir dengan bagus. Seharusnya pemerintah setempat bisa mengeluarkan surat imbauan atau teguran kepada pemilik bangunan agar merapikan saluran drainasenya. Jangan didiamkan saja. Selama ini seperti tidak ada gerakan apa-apa dari pemerintah desa maupun camat,” ujarnya.

Ia menambahkan, karena tidak adanya tindakan konkret dari pemerintah, warga pun bingung harus mengadu ke mana.

“Ini dari dulu tidak ada tindakan apa-apa. Masyarakat Pamanukan sudah bingung. Pemerintah diam saja. Tidak ada surat pemberitahuan atau teguran sama sekali,” keluhnya.

BACA JUGA: AKBP Ariek: Dari KANG AIS hingga Zero Premanisme

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Pantura, Asep Maulana menilai, genangan air di jalan Ion Marta Sasmita sudah menjadi masalah menahun yang seharusnya bisa diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah.

“Kalau hujan, genangan pasti terjadi, khususnya di depan kedai es krim. Sudah lama dimasukkan ke Musrenbang Desa dan dicantumkan di kolom 3, yang artinya ditujukan untuk pembiayaan oleh provinsi. Tapi sampai sekarang belum pernah ada anggaran yang dialokasikan untuk perbaikannya,” ujar Asep.

Menurutnya, kondisi drainase di wilayah tersebut sudah sangat memprihatinkan. Selain akibat pendangkalan saluran, pembangunan rumah yang tidak memperhatikan sistem drainase memperparah keadaan.

“Saya sudah capek teriak-teriak minta perbaikan drainase dan jalan. Kalaupun ada, sifatnya hanya tambal sulam. Kena air hujan sedikit, rusak lagi. Seharusnya ada penanganan serius karena ini kewenangan provinsi. Jalan dan drainasenya milik provinsi, jangan terus-terusan kami dianak tirikan,” tegasnya.

Asep berharap, pemerintah kabupaten dan provinsi segera turun tangan agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat genangan air yang tak kunjung terselesaikan.(cdp/ysp)