Dalam Forum Konsultasi Publik PANRB dan Pembkab Subang, Anggota DPR RI H Ateng Sutisna Tegaskan ASN Harus Berpihak ke Rakyat
Anggota DPR RI, H. Ateng Sutisna saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (17/6/25) di Aula Pemda Subang. CINDY DESITA PUTRI/PASUNDAN EKSPRES.
SUBANG-Anggota DPR RI H. Ateng Sutisna menegaskan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat dan melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tekanan kebijakan yang tidak adil.
Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Kementerian PANRB bersama Pemerintah Kabupaten Subang, Selasa (17/6/25) di Aula Pemda Subang.
Forum yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem pelayanan publik yang partisipatif dan berkelanjutan itu menjadi ruang strategis bagi dialog terbuka antara pemangku kepentingan dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ateng Sutisna menyatakan bahwa FKP harus menjadi agenda rutin demi mendorong pelayanan publik yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Umroh Nyaman dan Terjangkau dengan Rizma Tour: Ada Paket Harlah hingga Ramadhan 2026
“Forum ini penting dan ke depan harus terus dilaksanakan. Kita sebagai pelayan masyarakat harus berada di dekat masyarakat, mendengarkan, dan memahami kebutuhan mereka secara langsung,” ujarnya.
Ia menekankan, pelayanan publik yang adaptif dan inovatif harus menjadi fokus utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelas dunia.
Namun, Ateng juga memberi catatan penting agar ASN tidak menjadi korban kebijakan politik yang tidak berpihak.
“Saya minta kepada Kementerian PANRB untuk membuat aturan main yang tegas dan jelas. Jangan sampai ASN jadi korban kebijakan, apalagi dari pimpinan yang berlatar belakang partai politik. Ini tidak sehat dan merusak semangat pelayanan,” tegasnya.
BACA JUGA: GP Ansor Purwakarta Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Pasirmunjul
Lebih lanjut, Ateng menyatakan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh partisipasi publik. Menurutnya, birokrasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan, masukan, dan kepercayaan dari rakyat yang dilayani.
“Kalau kita ingin mewujudkan birokrasi kelas dunia, maka pelibatan masyarakat adalah kuncinya. Pelayanan publik harus bersifat inklusif, terbuka, dan mengutamakan keadilan sosial,” kata Ateng.
Ia pun mengajak seluruh ASN untuk menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik, serta terus memperkuat komitmen sebagai pelayan rakyat, bukan alat kepentingan kekuasaan.
“Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan benar-benar melayani,” pungkasnya. (cdp)
