SUBANG-Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menegaskan bahwa proses rotasi-mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang akan dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa adanya intervensi ataupun praktik “titip-menitip” jabatan.

Bupati Reynaldy menyampaikan, keprihatinannya atas maraknya pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk urusan rotasi-mutasi maupun proyek pemerintahan.

“Jujur saja, banyak orang yang mengatasnamakan saya. Kalau mau ke Pak Bupati bisa lewat si ini, si itu. Saya sampaikan di sini, rotasi-mutasi itu objektif, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan orangnya,” tegasnya pada awak media, belum lama ini.

Reynaldy menekankan, dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap ASN manapun, termasuk dalam penempatan jabatan. 

Menurutnya, penunjukan pegawai di dinas-dinas akan dilakukan berdasarkan kinerja dan kapabilitas, bukan karena faktor kedekatan atau suka tidak suka.

“Mohon maaf, saya ini tidak ada ASN satupun yang mendukung saya. Jadi saya tidak punya kepentingan untuk ASN. Yang saya lihat hanya orang-orang yang punya kapabilitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Reynaldy juga dengan tegas menolak praktik gratifikasi dalam proses pengisian jabatan. Ia mengaku tidak akan menerima sepeser pun uang dari proses tersebut.

“Saya tegaskan sekali lagi, rotasi-mutasi, saya nol perak. Saya sudah sampaikan bahkan kepada Kepala OPD, daripada menyiapkan uang untuk diberikan kepada saya, lebih baik uangnya diberikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung program Subang Ngabret Nyaah ka Indung sebagai prioritas. Dalam program tersebut, seluruh ASN diwajibkan memiliki satu Indung asuh sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat Subang.

“Lebih baik uangnya buat mereka, jangan buat saya. Saya tidak mau menerima uang-uang seperti itu,” tegas Bupati Reynaldy. 

Sebelumnya, Bupati Reynaldy telah mengikuti Rapat Pembinaan dan Coaching Clinic Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat, bertempat di Gedung Pakuan Kota Bandung, Selasa (15/4/2025).

Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni, S.Sos.,M.Si dan Kepala BKPSDM Kabupaten Subang Drs. Dadang Darmawan. Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se-Jawa Barat.

Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, SH.,MH dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi dibahas terkait pentingnya manajemen ASN dalam menudukung program dan cita-cita Kepala Daerah.

Reynaldy mengungkapkan, Kepala Daeeah se-Jawa Barat harus segera membentuk kabinet dan menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan agar visi misi Bupati dan Wakil Bupati Subang dapat terwujud.

"Tadi kita rapat dengan Pak Gubernur Jawa Barat dan Kepala BKN Pusat. Kita sebagai Kepala Daerah harus segera melakukan pembentukan kabinet untuk mendukung astacita visi misi Bupati se-Jawa Barat. Kepala Daerah dituntut segera mempersiapkan orang- orang sesuai kemampuannya," bebernya.

Bupati mengatakan, yang saat ini sedang gencar memberantas pungli yang ada di Kabupaten Subang dengan tegas menyatakan proses mutasi, rotasi, dan promosi pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kemampuan pegawai. 

"Rotasi, mutasi, dan peomosi akan dilakukan berdasar evaluasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditentukan," jelasnya.

Fraksi PDIP Minta Bupati Tegas

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang H. Adik memberikan tanggapan atas pernyataan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita terkait rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Subang. 

Menurutnya, langkah Bupati adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

“Secara garis besar, kami melihat bahwa rotasi-mutasi itu adalah sesuatu yang biasa. Itu hak prerogatif Bupati, apalagi jika tujuannya untuk meningkatkan kinerja di masing-masing dinas,” ujar H. Adik.

Ia menegaskan, mutasi dilakukan dengan maksud memperkuat pelaksanaan program-program untuk rakyat, maka hal tersebut patut didukung. 

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Adik, pada prinsipnya mendukung langkah-langkah strategis Bupati Subang selama berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kalau memang dipandang perlu dan tujuannya jelas untuk mempercepat realisasi program yang menyentuh rakyat, kami mendukung,” tegasnya.

Terkait pernyataan Bupati Reynaldy yang mengecam keras pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk urusan rotasi-mutasi atau permintaan proyek, Adik menilai sikap tegas tersebut sudah sangat tepat.

“Kalau pun ada oknum, pernyataan tegas dari Bupati itu sudah sangat jelas. Harus ada ketegasan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang mengatasnamakan Bupati dan justru merugikan beliau serta mencederai proses pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Adik juga mengingatkan bahwa praktik-praktik tidak sehat dalam birokrasi harus dicegah dan dihentikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Yang penting, proses mutasi dan rotasi nanti dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan ASN. Itu kunci dari pemerintahan yang profesional,” pungkasnya.(cdp/ysp)